Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengumumkan Permendikbudristek No 35 Tahun 2023 yang terbaru. Salah satu poin yang mencuri perhatian dari peraturan ini adalah bahwa mahasiswa yang menempuh jenjang S1 dan D4 tidak diwajibkan lagi untuk menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan.
Mengenai perkembangan ini, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, menjelaskan bahwa peraturan baru ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada perguruan tinggi dalam menentukan jenis tugas akhir yang dapat dijalankan oleh mahasiswa. Hal ini membawa konsekuensi positif dalam meningkatkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan masing-masing.
Ova menyatakan, “Jadi supaya memang ada independensi, kewenangan dari perguruan tinggi untuk lebih fleksibel dan lebih memfokuskan pada misi yang diemban masing-masing perguruan tinggi.”
Namun, saat ini UGM masih menjalankan sistem skripsi sebagai tugas akhir, meskipun aturan ini akan segera direformasi bersama dengan senat kampus. Ova juga mengklarifikasi bahwa proses adopsi aturan ini diharapkan akan berlangsung dalam dua tahun ke depan, memberikan kebebasan kepada setiap perguruan tinggi untuk menentukan pendekatan mereka.
Dia menegaskan bahwa penghapusan skripsi tidak akan mengurangi kualitas pendidikan bagi lulusan UGM. Setiap program studi di UGM memiliki pendekatan unik dalam menentukan tugas akhir, seperti dalam bidang sosiatri dan sastra, yang dapat berbentuk proyek. Ini tidak akan mengurangi kualitas pendidikan.
Selain itu, Ova juga mengungkapkan bahwa mahasiswa yang sudah berperan aktif dalam pengabdian masyarakat dan telah mencapai prestasi penting dapat dianggap telah menciptakan karya yang cukup berharga, dan aturan baru ini akan mendukung pengakuan atas prestasi tersebut. Secara praktis, skripsi dianggap hanya sebagai formalitas belaka dan bukan sebagai karya nyata. Aturan Kemendikbudristek menegaskan bahwa karya akhir tidak harus berbentuk skripsi, tetapi bisa berupa berbagai jenis tugas akhir yang beragam.
