Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkenal sebagai kota pelajar dan tujuan pariwisata yang memiliki banyak kampus dan tempat wisata menarik. Tidak jarang, banyak lulusan kampus yang akhirnya memilih untuk tinggal dan bekerja di kota Yogyakarta. Namun, adakah fakta bahwa Upah Minimum Regional (UMR) di Yogyakarta sangat rendah?
UMR, yang saat ini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP), adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi.
Berdasarkan penetapan pemerintah DIY pada Januari 2023, UMP tahun 2023 di Yogyakarta adalah sebesar Rp 1.981.782. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,65% dibandingkan UMP tahun 2022, yang sebelumnya sebesar Rp 1.840.915.
Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di DIY adalah sebagai berikut:
- Kota Yogyakarta: Rp 2.324.775,50
- Kabupaten Sleman: Rp 2.159.519,22
- Kabupaten Bantul: Rp 2.066.438,82
- Kabupaten Kulon Progo: Rp 2.050.447,15
- Kabupaten Gunungkidul: Rp 2.049.266.
Dalam perbandingan dengan kota-kota lain seperti Bandung dengan UMK sebesar Rp 4.048.462,69 dan Semarang dengan UMK sebesar Rp 3.060.348,78, dapat dilihat bahwa UMK di kota Yogyakarta lebih rendah.
Mengapa UMK di Yogyakarta Sangat Rendah?
Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., seorang dosen di FISIPOL dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, menjelaskan beberapa alasan mengapa Yogyakarta memiliki Upah Minimum Provinsi yang rendah.
Salah satu alasan adalah karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas di Yogyakarta. Menurutnya, hal ini dapat mengakibatkan persaingan antara perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja menjadi tidak begitu ketat.
“Dampaknya adalah upah yang ditawarkan juga tidak tinggi. Di sisi lain, standar hidup yang layak di Jogja tidak terlalu tinggi, sehingga ini memengaruhi upah yang rendah,” katanya.
Hempri juga mencatat bahwa Yogyakarta bukanlah sebuah kota industri. Namun, peningkatan kesejahteraan buruh di Yogyakarta tetap merupakan hal yang perlu diperhatikan.
Meskipun beberapa kebutuhan pokok di Yogyakarta relatif murah, namun dalam konteks tertentu, harga tanah di kota ini termasuk tinggi.
“Ini adalah aspek yang juga harus diperhatikan,” tambahnya.
UMP dan Budaya Romantis Yogyakarta
Menurut Hempri, indeks kebahagiaan di Yogyakarta dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun, dalam hal UMP, masih perlu perhatian dari pemerintah.
Hal ini disebabkan karena dengan UMP yang lebih tinggi, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.
“Jika UMP sulit untuk dinaikkan, aspek-aspek jaminan sosial bagi buruh harus tetap diperhatikan agar mereka merasa nyaman,” tegasnya.
Di sisi lain, atmosfer kota Yogyakarta yang kental dengan filosofi Jawa yang berarti juga berkontribusi pada kesejahteraan yang berbeda dari kota lain.
“Iya, saya rasa ini didukung oleh suasana dan budaya Jogja yang romantis serta masyarakat yang hidup harmonis. Sebagian masyarakat di Jogja, terutama yang tinggal di pedesaan, juga melihat kesejahteraan dari sudut pandang subjektif,” tambahnya.
“Artinya, kesejahteraan tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang hidup yang harmonis, gotong-royong, dan lain sebagainya,” ujar Hempri.
Namun demikian, Hempri tetap menekankan bahwa kesejahteraan buruh harus ditingkatkan, misalnya melalui penguatan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta jaminan sosial lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Bekerja Sesuai Passion
Sementara itu, dalam merespons banyaknya lulusan kampus di Yogyakarta yang memilih bekerja di kota ini, Hempri mengatakan bahwa hal ini tidak hanya berkaitan dengan UMP.
Menurutnya, dalam memilih dunia kerja, tidak hanya tentang mencari gaji tinggi untuk memulainya. Ada aspek lain yang juga penting untuk pertumbuhan diri seseorang.
“Penting untuk bekerja sesuai dengan passion. Ini berarti bukan hanya tentang gaji tinggi. Dengan bekerja sesuai passion, semangat dan etos kerja seseorang akan meningkat,” katanya.
