SLEMAN – Pada hari Rabu, 21 Juni 2023, sore, telah dilaksanakan dialog daring Kosan (Kolaborasi Gagasan) dengan tema “Kecakapan Literasi Digital Jelang Pemilu 2024” yang digagas oleh Garda Institute di Percetakan Kanisius. Tiga pembicara hadir dalam acara tersebut, yaitu Antonius Sasongko, Pendiri Kampung Cyber Jogja, Imam Suharjo dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dan Sahrul Khirom dari Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Imam Suharjo dari Mafindo mengungkapkan bahwa era digital saat ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Hal ini harus dihadapi dengan hati-hati oleh peserta pemilu di masa yang akan datang.
“Kampanye untuk Pemilu kali ini cukup berbeda. Pawai-pawai mungkin akan berkurang dan digantikan dengan media sosial, karena media sosial dianggap sebagai ruang kampanye yang cepat, mudah, dan masif,” ungkap Imam.
Tidak mengherankan jika situasi ini mendorong para peserta pemilu untuk melakukan kampanye dengan lebih cerdas dan bijak. Menurutnya, jejak digital tidak bisa hilang begitu saja, oleh karena itu penting untuk memahami dengan baik bagaimana memproduksi konten yang dapat mendapatkan simpati dari rakyat.
“Jika kita melihat saat ini, konten-konten hoaks sangat mudah terdeteksi. Google membantu kita dalam melakukan debunking atau pemeriksaan fakta. Nah, tinggal kita mau atau tidak mau melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi, dalam hal ini, siapa pun yang ingin memproduksi informasi hoaks harus berpikir dua kali, karena jejak digital tidak akan hilang begitu saja,” tegasnya.
Memang, menurut Imam, produksi informasi hoaks masih terus terjadi dengan memadukan tidak hanya narasi, tetapi juga unsur audio visual. Orang dengan mudah memodifikasi informasi sesuai dengan kepentingan yang ingin diusung.
“Sekali lagi, kita harus berhati-hati, mencari sumber atau asal-usul konten tersebut, dari mana konten itu berasal, dan siapa yang mengirimkannya. Selain itu, perlu diperiksa juga tanggal pembuatan konten tersebut. Kemudian, apa motivasi di balik pembuatan konten tersebut, apakah untuk menjatuhkan salah satu pihak atau tujuan lainnya. Lokasi pembuatan konten juga penting untuk diperiksa. Hal-hal inilah yang perlu diperiksa secara lebih detail. Kita tidak boleh langsung menerima informasi tanpa melakukan pemeriksaan fakta,” tambahnya.
Sementara itu, Sahrul Khirom, duta damai dari BNPT DIY, melihat banyak sisi positif yang terbentuk dalam era digital saat ini, terutama dalam hal kreativitas konten kreator. Para kandidat pemilu memanfaatkannya dengan berkampanye secara persuasif, mengajak masyarakat untuk memilih mereka dengan menampilkan nilai-nilai positif.
“Banyak dari mereka yang melakukan kampanye terlebih dahulu, seperti mengajak masyarakat untuk tidak golput, dan setelah itu baru mengarahkan pikiran kita untuk memilih mereka. Pendekatan ini memang kreatif, tetapi sekali lagi, harapannya adalah agar masyarakat tetap waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang tidak benar,” lanjutnya.
Menurutnya, pesta demokrasi harus dirayakan, tetapi tetap harus dijaga bersama. Masyarakat boleh mengekspresikan pendapat mereka, namun tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat secara luas maupun jalannya pemilu itu sendiri.
info via : https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/510029/jejak-digital-tak-bisa-hilang-kampanye-pemilu-2024-harus-anti-hoax-dan-cerdas
