Dalam konteks demokrasi yg memposisikan partai politik sebagai bagian dari perangkatnya maka jabatan politik yang diperebutkan setiap lima tahunan. Niscaya adalah kader partai yg disiapkan dan kemudian ditugaskan sebagai simbol keberhasilan dalam prosesnya kaderisasi untuk merebut kekuasaan dg cara konstitusional.
Adapun setelah menduduki jabatan dan memiliki ruang melaksanakan mandat rakyat melalui pemilu, tidak perlu lagi ada yg dikhawatirkan sebab negara memiliki perangkat hukum dan tatacara mengelolanya yang diproduksi oleh para wakil rakyat kita bersama lembaga-lembaga lainya dan andaikan terjadi penyelewengan oleh oknum penyelenggara negara, rakyat melalui para wakilnya memiliki ruang untuk berfungsi sebagai sistem kontrol.
Jadi dalam berproses menuju jabatan politik, tidak ada yang berani mengatakan, “saya bukan petugas partai”. Sebab nyatanya untuk menjadi Bacaleg (bakal caleg) saja, KPU mengisyaratkan di dalam Form Pengajuan harus ada Tanda Tangan Ketum Partai atau Petugas yg ditugaskan.
Edisi Refleksi. Salam Damai Indonesia! (Joko Susilo Dul Ngasem)
